catatan

Omnibus Law bidang Perumahan dan Permukiman

Karena gak bisa menyelesaikan utasnya untuk dipost malem. Post jam pulang kerja sobat kuota 25%

UU Omnibus dibidang perumahan dan permukiman.

A Thread
Sebuah Utas

File yang saya baca adalah : UU Cipta Kerja FINAL – Paripurna.pdf yang didapet sesaat setelah pengesahan. Tidak dari website asli DPR-RI, karena sepencarian saya, tidak ada.

Tujuan utas ini bukan cherrypicking, tapi bahas kluster. Kalau pun ada yang bagus, tapi bukan berarti jadi alasan untuk menihilkan kekurangan di sana dan sini ya. Agar jadi pengetahuan dan pembelajaran, bisa jadi ada yang kurang dari penjelasan gw. Mohon dilengkapi

Kiri adalah Omnibus Law, Kanan ada UU 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman. Kira2 apa yang berubah? Pada Omnibus law standar ditentukan oleh Peraturan Pemerintah. Pada UU lama. Aturan lebih detail terkait administratif, tata ruang dan ekologis agar jadi syarat IMB.

Secara prinsip dasar, pada bagian ini menarik kewenangan menteri, gubernur, walikota dan bupati dalam proses penting dalam perumahan dan permukiman. Peraturan Pemerintah jadi kunci dari semuanya.

Kiri Omnibus, kanan UU 1/2011. Intinya sama. Standar omnibus nanti diatur oleh peraturan pemerintah, UU lama lebih detail kebutuhannya.

Nah tiga jenis persyaratan yang diatur di UU sebelumnya. Persyaratan administratif itu kaitannya sama kepemilikan, kesesuaian dengan tata ruang, teknis itu kaitannya dengan arsitektural, mechanical engineering, dll. Ekologis kaitannya dengan Amdal.

Kalau rumah kan gak harus amdal? Iya tentu kalau rumah kecil. Meskipun gak ada amdalnya, tapi arsiteknya akan mikirin pengelolaan sampah, resapan air, air limbah dll. Itu kan ekologis. Sesuai Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Dasar Hijau dll.

Kira-kira gitu. Kalau ada yang gak tepat bisa di share dan diskusi. Lanjut..

Kiri Omnibus, kanan UU. Intinya sama klausul detail akan ada di Peraturan Pemerintah. Hehehe

Kiri Omnibus kanan UU yang lama. Di Omnibus Peraturan Daerah diganti dengan Peraturan Pemerintah. Pasalnya nambah juga. Perbedaan ada di konversi dana RSM jadi ditarik ke pusat lewat Badan Percepatan Penyelengaraan Perumahan. Nanti dibahas barang apa tuh.. hehe

Nah ini pasal 42, hal yang paling menonjol adalah IMB di sisi kanan (UU lama) diganti jadi Persetujuan Bangunan Gedung di sisi kiri (Omnibus) apakah persetujuan itu? Definisinya ada di pasal diatasnya.

Apa sih persetujuan bangunan gedung? Berikut adalah definisi dari Pasal 1 UU Ciptaker yang diambil dari halaman 4.

Lalu secara substansi gimana ? Persyaratan bangunan gedung masuk di pasal 6 huruf b. Jadi bagian dalam 3 poin penyederhanaan. Dalam pembahasan 3 poin itu merevisi UU masing2. Saya fokus di poin C ya.

Nah poin c itu dibahas di paragraf 4 tentang Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi. Dimana pasal 23 revisi UU 28 tahun 2002 ttg Bangunan Gedung dan UU 6 tahun 2017 tentang Arsitek. Draft nya typo ya. UU 6 tahun 207. Hehe

Kiri Omnibus, Kanan UU Bangunan Gedung. Yang poin 2 di omnibus persetujuan bangunan gedung, poin 2 di UU adalah Izin Mendirikan Bangunan. Poin 3 di omnibus perubahan di Pempus, poin 3 di UU BG, perubahan di Pemda. Poin 4 sama

Udah sampe disitu dulu bahas bagian bangunan gedung.. kalau diturunin gak habis soalnya. Banyak banget soalnya yang dihapus. Haha. Baca sendiri aja yang mau eksplor ya.. hehehe..

Nah kalau ini pasal tambahan tentang pembentukan bada percepatan penyediaan perumahan. Bikin badan baru. Pada pasal 4 itu yang menarik sih.

Melakukan pengelolaan dana kewajiban RSM. Jadi kewajiban membangun di satu provinsi dapat dikonversi jadi pendanaan yang dikelola oleh Badan ini. Jadi pembangunan yang dilakukan tidak menggunakan APBN atau APBD. Apakah bagus? Bisa jadi bisa nggak.

Tergantung pendekatan pembangunannya seperti apa. Ada dua contoh pendekatan pembangunan rusun yang bisa jadi catatan. Program 1000 Tower yang menghasilkan Kalibata City dan Green Pramuka atau pembangunan Rusunawa di DKI.

Kalibata City itu salah satu bentuk dari pembangunan rumah subsidi berbasis developer. Pemerintah saat itu bangun tower kalibata city yang bersubsidi, harganya murah 100 jutaan, lalu sekarang harganya sudah 400-500an juta kayaknya.

Pengelolaan oleh grup agung podomoro, banyak masalah di P3SRSnya. Salah satu masalah rumit pengelolaan rusun di Jakaeta. Karena bisnis pengelolaan jadi unit bisnis pengembang, bukan berbasis warga.

GPC juga sama. Ambisius bangun rusun. Sekarang masalahnya ada di kepastian sertifikat karena tanahnya HPL, pembeli udah kadung dijanjikan SHM-SRS. Pertelaan dll gak bisa dilakukan karena pembangunan belum selesai.

Belum lagi kalau Pendekatannya pembangunan rumah FLPP seperti ini. Makin ke pinggir, akhirnya mobilisasi gak efisien jadi sobat sprawling. Kalau mau Vertikalisasi di Jakarta. Pendekatannya harus partisipatif. Kalau mandatory, akan rame spekulan dan penggusuran

Nah segitu dulu untuk omnibus di Bidang Perumahan Permukiman yang merevisi UU 1/2011. Setelahnya bahas Revisi UU Rusun UU 20/2011 yang ada di omnibus. Ini diskusi ya, kalau ada yang mau menambahkan silakan banget..

Pendapat gw sih dengan ditarik ya perizinan jadi lewat peraturan pemerintah berarti harus ada turunan hukumnya. Harus dilihat apakah turunannya lebih baik dari sekarang atau nggak.

Originally tweeted by Angga PF (@AnggaPutraF) on October 7, 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *