Politik

Berdiri untuk siapa?

Berdiri. Berdiri biasanya jadi simbol ketika seseorang sedang menentukan sikap atau ketika kita sedang melindungi seseorang. Nah pertanyaan saya sederhana, Jika kamu diberikan waktu beberapa tahun lagi untuk bisa membela, kamu akan pilih membela siapa?

Kalau saya, saya saat ini sedang berdiri satu baris bersama orang-orang yang menolak reklamasi dan menolak penggusuran paksa. Kalau kamu mau tahu dengan siapa saya berdiri, Saya akan cerita sedikit.

Reklamasi teluk Jakarta. Semua ramai berbicara tentang itu. Ada pihak yang membela reklamasi, ada pihak yang menolak reklamasi. Semua mengklaim punya alasan yang kuat, punya pembela sama fanatiknya. Tapi ada satu yang harus diperhatikan, yakni kredibilitas dari orang yang menolak atau mendukung.

Kronologis reklamasi dirangkum dengan baik oleh Evi Mariani di sini

Sudah baca? Merasa ada yang janggal. Kalau belum merasa ada yang janggal bisa tanya ke Walhi dan Greenpeace. Dua organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang lingkungan sejak dulu.

Walhi dan Greenpeace menolak Reklamasi.

Dalam sidang PTUN izin reklamasi pulau G, Direktur Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Sobandono Diposapto mengatakan bahwa Reklamasi harus berjalan jika ada rekomendasi dari Kementriannya. Rekomendasi reklamasi tidak dapat diberikan karena

  1. Undang — Undang no 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil pasal 7 yang mengharuskan adanya rencana zonasi dalam bentuk Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau — Pulau Kecil (RZWP3K)
  2. Perihal Zonasi juga diperkuat Perpres №122/2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau — Pulau Kecil pasal 4 yang mengatakan bahwa penentuan lokasi reklamasi harus berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
  3. Undang — Undang No 2 tahun 2012 Reklamasi juga tidak sesuai dengan prinsip pengadaan lahan untuk kepentingan umum sebagaimana tercantum di dalam UU №2/2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
  4. Reklamasi juga tidak sesuai dengan prinsip pengadaan lahan untuk kepentingan umum sebagaimana tercantum di dalam Undang — Undang №2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
  5. Undang — Undang №32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup juga tidak menjadi acuan dalam pelaksanaan reklamasi khususnya terkait dengan prinsip pencegahan dan prinsip kehati-hatian. kebijakan reklamasi tidak pernah melalui proses kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang benar sebagai mandat dari Undang-Undang ini.
  6. Undang — Undang no. 7 tahun 2016 tentang perlindungan nelayan, mewajibkan adanya perlindungan ruang penghidupan nelayan tradisional dan nelayan sekala kecil pengguna kapal dibawah 10 Gross Ton sebagai pemangku kepentingan utama dalam pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir.

Tapi bagaimana mungkin KKP memberikan rekomendasi kalau menterinya saja bingung dengan tujuan reklamasi teluk Jakarta.

DPR bersama menteri Susi sepakat untuk menghentikan Reklamasi.

Bu Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa reklamasi bisa dilakukan jika tidak merusak lingkungan merugikan nelayan, untuk kepentingan umum dan tidak ada aturan yang ditabrak.

Siapa yang harus dipercaya? Para penggerak lingkungan yang saya bahas di atas atau pendengung anonim yang keukeuh bela reklamasi (dan juga semen dan sawit) atau analis saham Bursa Efek yang tiba-tiba ahli reklamasi di lini masa?

Tadi dari penggerak reklamasi, kini saya mau cerita dari sisi nelayan

Nelayan adalah pihak yang terkena langsung dampak reklamasi. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyebutkan kerugian diterima langsung oleh para nelayan. Para nelayan berjalan lebih jauh dan lebih lama karena reklamasi. Pendapatan nelayan anjlok 94% jadi hanya 300.000 per hari. Lagipula siapa yang mampu beli ruko seharga 11 M di pulau yang dibangun Aguan ( Agung Sedayu Group) atau apartemen seharga 1 M di Pulau yang dibangun Ariesman Widjaja (Agung Podomoro Group) ? Oh iya, kamu tahu harga tanah per meter persegi yang dijual di pulau reklamasi? Kisaran harganya sekitar 30- 40 juta per meter persegi padahal biaya pembangunannya hanya sekitar 4–10 juta.

Jadi Reklamasi itu untuk siapa?

Menurut Pak Ahok yang dilansir kompas, Pemprov DKI Jakarta akan mendapat keuntungan 158 T per 10 tahun dari penjualan properti di Pulau Reklamasi tapi menurut LBH Jakarta, mengutip laporan Jakarta Bay Recommendation Paper dari Danish Hidraulic Institute (DHI) kerugian akibat Reklamasi adalah sebesar 178,1 T dan akan bertambah jika ada pembangkit listrik di sekitar teluk Jakarta terganggu. PLTU Muara Karang mendukung 51 % kebutuhan listrik di Jakarta.

Bagian ini akan lebih panjang jika kita membicarakan tentang penggusuran paksa. LBH Jakarta telah merilis dua buah laporan penelitan dampak penggusuran paksa ke rumah susun. Laporan terbaru bisa diunduh di sini. Rangkumannya diramu secara apik oleh Rappler.

Jadi kamu mau berdiri di mana?

Tulisan ini adalah seri bersama Duduk Bersama Siapa? Berdiri untuk Siapa ? Gotong Royong untuk Jakarta?

Dapat dibaca juga di https://medium.com/@AnggaPutraF/berdiri-untuk-siapa-225726457bc9 pada 18 April 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *